Wakil Bupati Blitar Sampaikan LKPJ 2025 di Paripurna DPRD, Tekankan Penguatan SDM dan Ekonomi Lokal

Wakil Bupati Blitar Sampaikan LKPJ 2025 di Paripurna DPRD, Tekankan Penguatan SDM dan Ekonomi Lokal

Blitar, Indonesiaraja.com — Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, yang digelar di Graha DPRD, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Supriadi, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir dalam agenda itu jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam pemaparannya, Beky menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta perubahannya.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Blitar pada 2025 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah.” Tema tersebut diterjemahkan ke dalam lima prioritas pembangunan yang menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

Menurutnya, sejumlah capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga dukungan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan.

“Capaian yang diraih merupakan hasil kerja sama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Beky dalam forum paripurna.

Mewakili Bupati Blitar, Beky juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, insan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Blitar.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus forum strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif serta merumuskan rekomendasi perbaikan pembangunan ke depan.