Kunjungan Wapres Gibran ke Bengkulu Diwarnai Aksi Protes dan Spanduk Kritis Masyarakat

Bengkulu, Siberspace.id -- Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8, Gibran Rakabuming Raka, ke Provinsi Bengkulu pada Selasa, 27 Mei 2025, disambut aksi protes dari Aliansi Masyarakat Bengkulu yang menggugat sejumlah persoalan mendesak di daerah tersebut.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin parah dalam sepekan terakhir. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang di SPBU dan melonjaknya harga BBM eceran jenis Pertalite hingga Rp 20.000–30.000 per liter. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah daerah lamban dan tak tanggap dalam mengatasi persoalan yang sangat berdampak pada kehidupan harian warga.

Menarik perhatian publik, aliansi membentangkan spanduk hitam bertuliskan “SELAMAT DATANG DI BUMI KRISIS BBM, WAPRES RI ANAK HARAM KONSTITUSI”di sepanjang rute iring-iringan Wapres. Spanduk ini menjadi simbol protes keras yang tidak hanya menyoroti masalah ekonomi, tetapi juga mengkritik legitimasi proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 lalu.

“Kami menyambut Wapres dengan keresahan masyarakat. Krisis BBM ini sudah terlalu lama dan pemerintah seolah tak punya solusi cepat. Gubernur seharusnya sudah menetapkan status darurat agar pasokan BBM bisa dipercepat,” ujar salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.

Aksi tersebut sempat memanas ketika sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota dari KOREM Bengkulu diduga mencoba membubarkan massa dan merampas spanduk secara paksa. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk intervensi yang mencederai kebebasan berpendapat masyarakat sipil.

Lebih jauh, kritik terhadap Gibran juga menyinggung proses pencalonannya sebagai Wapres yang dinilai cacat konstitusi. Para peserta aksi menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonannya, padahal kemudian terbukti sejumlah hakim MK melanggar kode etik dalam proses tersebut.

“Ini bukan sekadar soal BBM, tapi juga soal bagaimana konstitusi dijadikan alat politik. Kami punya hak untuk menyuarakan keresahan ini,” tegas salah satu orator aksi.

Kunjungan yang semula dijadwalkan untuk memperkuat koordinasi antarwilayah dan mendorong pembangunan daerah pun berubah menjadi momen reflektif akan pentingnya mendengar suara rakyat secara langsung—meski melalui spanduk protes dan gelombang kritik di jalanan.

Reporter : Ahmad jaya

Editor : Melinda