Wakil Bupati Asahan Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan P-APBD 2026

siberspace.id, Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, Senin (07/09/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Rambate Rata Raya DPRD Kabupaten Asahan dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Wakil Bupati Asahan dalam rapat paripurna ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi kelembagaan bersama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga penetapan kebijakan anggaran daerah.

Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perda tentang P-APBD merupakan bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah menyampaikan gambaran mengenai perubahan kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, perubahan APBD tidak hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Proses pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Keuangan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan bagi DPRD Kabupaten Asahan dalam menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan terhadap kebijakan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses tersebut, komunikasi dan pembahasan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi hal yang sangat penting. Setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD perlu dikaji secara menyeluruh agar memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan pentingnya menjaga proses pengelolaan keuangan daerah agar dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kebijakan anggaran juga harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

Menurutnya, pembahasan P-APBD merupakan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran yang telah berjalan. Dengan demikian, perubahan anggaran diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Selain itu, proses pembahasan P-APBD juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan setiap sumber daya keuangan daerah dapat dikelola secara optimal dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen agar setiap kebijakan penganggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program yang memperoleh dukungan anggaran diharapkan memiliki manfaat yang jelas, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan yang dilakukan secara terbuka, objektif dan konstruktif bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah daerah dan DPRD menjalankan peran masing-masing secara sinergis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus menjaga koordinasi dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya sinergi tersebut, kebijakan anggaran yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Asahan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(prasetio)