Pemkab Lebong Gelar Rakor Tentang TPP ASN

Lebong, Siberspace.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Graha Bina Praja Setda Lebong, pada Rabu (16/2) sekitar pukul 14.05 WIB.

Rapat dibuka langsung Asisten III Setda Lebong, Sumiati didampingi Inspektur Daerah (Ipda) Lebong, Jauhari Chandra, Kabag Ortala Hery Setiawan, serta diikuti sejumlah OPD terkait.

Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, Sumiati mengatakan, dispilin dan peningkatan kinerja merupakan salah satu tolak ukur pembayaran TPP. Namun, tetap memperhatikan regulasi yang ada.

"Kita ini satu kesatuan. Saya minta Dinas Kominfo SP untuk memperhatikan soal ini. Apalagi ada aplikasi SIKAP dan Si Tampan," katanya, Rabu (16/2).

Dia menambahkan, kebijakan TPP akan berjalan dengan baik. Tergantung dari pimpinan di OPD membina bawahan masing-masing.

"Akan berjalan dengan baik (program TPP) tergantung kepala OPD," ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Ortala Setda Lebong, Heri Setiawan menambahkan, realisasi pembayaran TPP di lingkungan Pemkab Lebong, pemberiannya menggunakan aturan yang baru, bukan lagi memakai aturan lama.

"Terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara. Selama ini pembayaran TPP mengacu PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," terang Heri.

Dia menjelaskan, pada akhir tahun 2021 lalu aturan TPP lama dicabut. Sehingga, akan ada Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian penghasilan tambahan yang baru yang diberlakukan pada tahun 2022 ini.

“Oleh karena dengan dicabutnya aturan lama, maka ada yang namannya penyesuaian. Sehingga tidak serta merta langsung dilakukan pembayaran TPP,” sebutnya.

Pada aturan yang lama TPP dapat dibayarkan bagi ASN dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan kinerja. Berbeda dengan aturan yang terbaru, adanya penambahan khususnya pemotongan TPP bagi ASN yang mendapatkan hukuman ringan hingga sedang.

"Kalau besaran standar sudah ada. Cuma menyesuaikan dengan aturan baru itu. Nah, nanti akan ada pertemuan lagi. Rapat kali ini untuk menampung saran. Dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan. Karena masih banyak kebijakan-kebijakan baru yang akan disampaikan kepada pimpinan," demikian Heri.(Adv)