DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan LKPD Provinsi Riau 2022

Pekanbaru, Siberspace.id - DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna khusus terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada Senin (3/7/2023).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, serta perwakilan dari masing-masing fraksi. Gubernur Riau, Syamsuar, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau juga turut hadir dalam rapat tersebut. 

Dalam sesi penyerahan, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Auditor Utama Keuangan Negara I, Dr. Akhsanul Khaq, serta Plt Kepala BPK Provinsi Riau, Arman Syifa, secara simbolis menyerahkan LHP BPK RI ke Ketua DPRD dan Gubernur Riau.

"Penyerahan laporan ini penting, sebagai upaya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Yulisman, Ketua DPRD Provinsi Riau. 

Terpantau dalam laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berhasil meraih opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari BPK RI. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

"Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Riau dan seluruh jajaran, yang telah bekerja keras sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 mendapat opini WTP," lanjut Yulisman. 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau, Syamsuar, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak, dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang," ujar Syamsuar. 

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi dan introspeksi bagi semua pihak terkait pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. (ADV)