DPRD Bengkulu Kawal Ketat Penyaluran DBH, Minta Pemprov Transparan dan Tepat Waktu

Siberspace.id, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. DPRD menilai percepatan pembayaran DBH sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan pembayaran DBH melalui laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kita terus mengawal dan mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu agar pembayaran DBH kepada kabupaten dan kota segera direalisasikan,” kata Edwar, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebutkan, masih banyak kegiatan di daerah yang belum dapat dibayarkan akibat keterlambatan transfer DBH. Bahkan beberapa daerah mulai mengalami tekanan keuangan cukup berat.

Menurut Edwar, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut jalannya pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga pembayaran hak aparatur desa.

“Daerah membutuhkan kepastian. Jangan sampai keterlambatan ini membuat program pembangunan ikut terhambat,” ujarnya.

_{DPRD - BKAD Provinsi Bengkulu, saat rapat bersama Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/5/2026)}

Dari laporan BKAD, pembayaran DBH saat ini dilakukan secara bertahap karena pemerintah provinsi juga masih menunggu penyaluran piutang DBH dari pemerintah pusat.

Meski memahami kondisi tersebut, DPRD meminta pemerintah provinsi tetap transparan terkait mekanisme dan jadwal pembayaran agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran.

“Kita ingin ada komunikasi yang jelas kepada daerah. Kalau bertahap, tahapannya bagaimana, kapan dibayar, dan berapa besarannya,” tegas Edwar.

Ia mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses penyaluran DBH berjalan sesuai aturan dan kebutuhan daerah dapat segera teratasi.

Selain itu, Edwar juga berharap pemerintah pusat dapat mempercepat transfer DBH kepada pemerintah provinsi sehingga tidak terjadi efek berantai terhadap keuangan kabupaten dan kota.

“Ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut stabilitas pemerintahan daerah secara keseluruhan,” tutupnya.